In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Pranata Luar

 

Kalender

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Facebook


  • PERESMIAN PENGADILAN PERIKANAN AMBON,SORONG,MERAUKE

    Ketua MA Resmikan Pengadilan Perikanan Ambon

    Ambon-Humas: ketua Mahkamah Agung, DR. H.M. Hatta Ali, SH., MH., meresmikan pengadilan perikanan untuk wilayah Ambon, Sorong, dan Merauke (11/12). Peresmian ini berpusat di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku.

    Pembentukan Pengadilan perikanan adalah bentuk antisipasi Mahkamah Agung dalam menanggapi makin maraknya kasus illegal fishing di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa laut di Indonesia terdiri dari 5,5 juta kilo dari luas laut dunia. Maraknya illegal fishing bukan hanya merugikan para nelayan lokal yang susah mendapatkan ikan, tetapi juga merugikan negara di mana kurang lebih Indonesia kehilangan 300 triliun pertahun dengan adanya illegal fishing tersebut.

    Adanya beberapa perkara perikanan yang ditangani MA, ditemukan bahwa para pelaku illegal fishing berasal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, dan yang lainnya. Untuk itulah pentingnya membentuk pengadilan perikanan di tiap-tiap wilayah, terkhusus wilayah yang kaya sumber lautnya. "Dan terbukti, setelah adanya pengadilan khusus perikanan ini, kejahatan illegal fishing turun drastis." Jelas Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya.

    "Langkah ini saya yakin mendukung visi misi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia." Tambah Hatta.

    Mahkamah Agung (MA) telah memulai pembentukan Pengadilan Perikanan sejak tahun 2007. Tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2007 MA telah meresmikan lima pengadilan perikananan, antara lain di Tual, Bitung, Jakarta Utara, medan, dan Pontianak. Kemudian pada 1 Oktober 2010 MA meresmikan dua pengadilan perikanan di Tanjung Pinang dan Ranai.

    Dan hari ini adalah kali ketiganya MA meresmikan pengadilan perikanan, kali ini adalah untuk wilayah Ambon, Sorong, dan Merauke. Untuk pembentukan pengadilan di wilayah ini, mantan Ketua Badan Pengawasan MA itu beralasan bahwa pertama, Wilayah Timur Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain.
    Kedua, Maluku dan Papua memiliki sumber daya ikan yang sangat potensial dan merupakan sentra perikanan yang sangat kaya. Ketiga, proses penegakan hukum yang efektif dan efesien. Sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu dalam proses peradilan terkait perikanan. Dan keempat, merespon upaya pemerintah dalam menjadikan Indonsia sebagai poros negara maritim di dunia.

    Sekretaris MA, Nurhadi menegaskan bahwa semua biaya terkait Pengadilan Perikanan adalah anggaran Mahkamah Agung.

    Hadir dalam peresmian Pengadilan Perikanan hari ini para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Mentri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Maluku, para pejabat eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, jajaran Pimpinan Daerah Maluku dan para undangan lainnya. (az/RM)

Ketua MA Resmikan Pengadilan Perikanan Ambon

Ambon-Humas: ketua Mahkamah Agung, DR. H.M. Hatta Ali, SH., MH., meresmikan pengadilan perikanan untuk wilayah Ambon, Sorong, dan Merauke (11/12). Peresmian ini berpusat di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku.

Pembentukan Pengadilan perikanan adalah bentuk antisipasi Mahkamah Agung dalam menanggapi makin maraknya kasus illegal fishing di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa laut di Indonesia terdiri dari 5,5 juta kilo dari luas laut dunia. Maraknya illegal fishing bukan hanya merugikan para nelayan lokal yang susah mendapatkan ikan, tetapi juga merugikan negara di mana kurang lebih Indonesia kehilangan 300 triliun pertahun dengan adanya illegal fishing tersebut.

Adanya beberapa perkara perikanan yang ditangani MA, ditemukan bahwa para pelaku illegal fishing berasal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, dan yang lainnya. Untuk itulah pentingnya membentuk pengadilan perikanan di tiap-tiap wilayah, terkhusus wilayah yang kaya sumber lautnya. "Dan terbukti, setelah adanya pengadilan khusus perikanan ini, kejahatan illegal fishing turun drastis." Jelas Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya.

"Langkah ini saya yakin mendukung visi misi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia." Tambah Hatta.

Mahkamah Agung (MA) telah memulai pembentukan Pengadilan Perikanan sejak tahun 2007. Tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2007 MA telah meresmikan lima pengadilan perikananan, antara lain di Tual, Bitung, Jakarta Utara, medan, dan Pontianak. Kemudian pada 1 Oktober 2010 MA meresmikan dua pengadilan perikanan di Tanjung Pinang dan Ranai.

Dan hari ini adalah kali ketiganya MA meresmikan pengadilan perikanan, kali ini adalah untuk wilayah Ambon, Sorong, dan Merauke. Untuk pembentukan pengadilan di wilayah ini, mantan Ketua Badan Pengawasan MA itu beralasan bahwa pertama, Wilayah Timur Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain.
Kedua, Maluku dan Papua memiliki sumber daya ikan yang sangat potensial dan merupakan sentra perikanan yang sangat kaya. Ketiga, proses penegakan hukum yang efektif dan efesien. Sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu dalam proses peradilan terkait perikanan. Dan keempat, merespon upaya pemerintah dalam menjadikan Indonsia sebagai poros negara maritim di dunia.

Sekretaris MA, Nurhadi menegaskan bahwa semua biaya terkait Pengadilan Perikanan adalah anggaran Mahkamah Agung.

Hadir dalam peresmian Pengadilan Perikanan hari ini para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Mentri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Maluku, para pejabat eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, jajaran Pimpinan Daerah Maluku dan para undangan lainnya. (az/RM)

 

 

 

SAMBUTAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON



Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas diluncurkannya website resmi Pengadilan Negeri Ambon dengan alamat domain www.pn-ambon.go.id. Tujuan utama dari pengembangan website ini adalah sebagai media informasi bagi para pencari keadilan serta masyarakat luas yang membutuhkannya dan merupakan implementasi dari SK KMA Nomor. 144/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan.

Content/isi dari website resmi ini menampilkan informasi tentang profil, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Ambon, informasi perkara, prosedur perkara, berita-berita lainnya. dan juga Buku Tamu yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk memberikan saran, pendapat serta kritikan konstruktif dan membangun untuk kemajuan Pengadilan Negeri Ambon ke depan yang lebih baik .

Harapan saya semoga dengan adanya website resmi Pengadilan Negeri Ambon ini dapat mendukung upaya transparansi, akuntanbilitas di lingkungan peradilan dan mempercepat tercapainya modernisasi peradilan di Indonesia.

 

Wassalamu'alaikum warahmatullahibarakatuh.

KETUA PENGADILAN TINGGI NEGERI AMBON

TTD


Kusnawi Mukhlish.SH

 

Search

Galeri

  • KUSNAWI MUKHLIS,SH
  • MUSTARI,SH.,MH
  • LILIK NURAINI,SH
  • SUKOHARSONO,SH.,MH
  • RA.DIDIK ISMIATUN,SH.,M.HUM
  • HJ.HALIJAH WALI,SH.,MH
  • HALIMA UMATERNATE,SH
  • AMAYE MARIA YAMBEYAPDI,SH
  • AHMAD BUKHORI,SH.,MH
  • ABADI,SH
  • EDI SEPJENGKARIA,SH.,CN
  • Ir. MAS MUANAM
  • NICOLAS SAPTENO,SH
  • DOMINIKUS MAMOH,SH
  • DOUGLAS.M.TALAHATU,S.Sos.,SH
  • LUKAS NAHUSONA
  • DUM.V.V.MATAUSEJA,SH
  • GUTRIEDA ALFONS,SH
  • ROSNA SANGADJI,SH
  • JORDAN SAHUSILAWANE,SH
  • LORENS KAKISINA,SH
  • PRELLY SINAIJ.S.Sos,SH
  • HESTY.K.ELLY,SE.,SH
  • SELIANDER TOUSALWA,S.Sos.,SH

Polling

Apa Pendapat Kamu Tentang Web Ini
 

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini13
mod_vvisit_counterKemarin72
mod_vvisit_counterMinggu Ini261
mod_vvisit_counterMinggu Lalu527
mod_vvisit_counterBulan Ini2130
mod_vvisit_counterBulan Lalu14024
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung321988

We have: 1 guests online
Your IP: 50.17.86.12
 , 
Today: Des 23, 2014

WebMail

 

Pesan Anda




Copyright © 2012 PENGADILAN NEGERI AMBON
JL. SULTAN HAIRUN NO 1. TELP : 0911-352462 EMAIL : info@pn-ambon.go.id
All Rights Reserved