Kunjungan Sekretaris Badan Peradilan Umum Bpk.Drs.Wahyudin,M.Si beserta jajarann...

Kamis, 10 Juni 2021 Ketua Pengadilan Negeri Ambon Bpk.Pasti Tarigan,SH.MH beserta Jajaran menerima Kunjungan Sekretaris Badan Peradilan Umum Bpk.Drs.Wahyudin,M.Si beserta jajarannya. Tim Badilum melak...


Selengkapnya...

Vaksin Tahap II kepada Pegawai Pengadilan Negeri Ambon

Kamis, 3 Juni 2021 Bertempat diruang Media Center Pengadilan Negeri Ambon dilaksanakan Vaksin kedua kepada Pegawai Pengadilan Negeri Ambon Pemberian Vaksin ini merupakan Dosis kedua setelah pemberian ...


Selengkapnya...

MAKLUMAT

Maklumat

Jadwal Sidang Hari Ini

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Peraturan Terbaru

  • PERMA NOMOR 3 2021
    TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILAN NIAGA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • 811/SEK/SK/VIII/2021
    PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • 758/SEK/SK/VII/2021
    PEDOMAN PENGURUSAN JENZAH PIMPINAN, MANTAN PIMPINAN, HAKIM AGUNG, MANTAN HAKIM AGUNG, DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • Yurisprudensi Tahun 2018
    Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama (3. Yurisprudensi / Yurisprudensi Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 2 2021
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • 588/SEK/SK/VI/2021
    PEDOMAN PELAKSANAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • SE-SEKMA NOMOR 8 TAHUN 2021
    Pengaturan Pola Kerja Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakan (PPKM) Darurat (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • SE-SEKMA NOMOR 7 TAHUN 2021
    Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan MA dan Badan peradilan Dibawahnya pada Wilayah Jawa dan Bali (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • PERMA NOMOR 1 2021
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 834 TAHUN 2020
    ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2020-2024 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2020)

Denah Lokasi Kantor

Statistik Pengunjung

1972285
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
452
1514
1966
1957634
24328
102
1972285
IP Anda : 3.236.239.91
2021-10-18 04:22