Dalam  rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Ambon terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja sesuai Peraturan Presiden  Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk  Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam pelaksanaan akuntabilitas, Pengadilan Negeri Ambon telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

 Publikasi dan Pembaruan Terakhir : Rabu, 7 Februari 2024