Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Ambon


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Ambon telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

 

Kampanye Simpatik Tolak Suap, Pungli dan Gratifikasi

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Ambon melakukan kegiatan Kampanye Simpatik Tolak S...


Selengkapnya...

Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Selasa, 2 Maret 2021 Pengadilan Negeri Ambon melaksanakan Sosialisasi :1️⃣ Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 2️⃣ Sosialisasi Zona Integritas Skala Prioritas3️⃣ Sosialisasi Benturan K...


Selengkapnya...

Selasa, 2 Maret 2021 Pengadilan Negeri Ambon melaksanakan Sosialisasi :
1️⃣ Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 
2️⃣ Sosialisasi Zona Integritas Skala Prioritas
3️⃣ Sosialisasi Benturan Kepentingan
4️⃣ Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
5️⃣ Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6️⃣ Sosialisasi Informasi Pengawasan (SIWAS)
7️⃣ Sosialisasi Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)

Paparan disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Bpk.Pasti Tarigan,SH.MH dan Hakim Ibu Julianti Wattimury,SH

Sosialisasi dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

Sos1

Sos2

Sos3

Sos4

Sos5

Sos6

Sos7

Sos8

 

 

 

Jadwal Sidang Hari Ini

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Denah Lokasi Kantor

Statistik Pengunjung

1864082
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
2765
854
7542
1845125
25113
74695
1864082
IP Anda : 3.235.179.79
2021-06-17 11:15