title pelayanan copy

e raterang ecourt jadwal sidang tilang tilang tilang

 

title pelayanan copy

button komdanas button elearning

Kegiatan Pengadilan

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Ambon melakukan kegiatan Kampanye Simpatik Tolak Suap,Pungli dan Gratifikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Ambon dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan dan masyarakat pencari keadilan Bersih dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Ketua Pengadilan Negeri Ambon memimpin aksi kampanye simpatik dan diikuti oleh Para Hakim,Panitera,Sekretaris,Pejabat Struktural,Pajabat Fungsional,Karyawan dan Karyawati serta PPNPN

Aksi Kampanye Simpatik dilaksanakan di jalan Sultan Hairun depan Kantor Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas 1A dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

Selasa, 2 Maret 2021

kmpy1

kmpy3

kmpy2
kmpy4
kmpy5

Jadwal Sidang Hari Ini

 

Maklumat

Maklumat

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Peraturan Terbaru

  • SEMA NOMOR 4 TAHUN 2021
    PENERAPAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • PERMA NOMOR 3 2021
    TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILAN NIAGA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • 811/SEK/SK/VIII/2021
    PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • 758/SEK/SK/VII/2021
    PEDOMAN PENGURUSAN JENZAH PIMPINAN, MANTAN PIMPINAN, HAKIM AGUNG, MANTAN HAKIM AGUNG, DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • Yurisprudensi Tahun 2018
    Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama (3. Yurisprudensi / Yurisprudensi Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 2 2021
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • 588/SEK/SK/VI/2021
    PEDOMAN PELAKSANAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • SE-SEKMA NOMOR 8 TAHUN 2021
    Pengaturan Pola Kerja Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakan (PPKM) Darurat (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • SE-SEKMA NOMOR 7 TAHUN 2021
    Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan MA dan Badan peradilan Dibawahnya pada Wilayah Jawa dan Bali (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2021)
  • PERMA NOMOR 1 2021
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2021)

Denah Lokasi Kantor

Statistik Pengunjung

2037263
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
114
1345
6948
2023423
4094
30985
2037263
IP Anda : 54.144.55.253
2021-12-04 01:59