title pelayanan copy

e raterang ecourt jadwal sidang tilang tilang tilang

SIPPN

title pelayanan copy

button komdanas button elearning

Kegiatan Pengadilan

Jumat, 23 Desember 2022 - Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Ambon dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Bpk H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum. kepada Seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial/ Tipikor/ Perikanan Ambon Kelas 1A

Dalam arahannya, Bapak KPT Ambon menyampaikan pentingnya koordinasi antara Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tingkat Banding, dimana Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan (Voorpost) Mahkamah Agung RI yang memiliki fungsi pembinaan serta fungsi pengawasan. Kemudian Bapak KPT Ambon juga mengingatkan kembali peraturan yang harus selalu di implementasikan dan menjadi pedoman, yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Semoga dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Ambon untuk bekerja lebih semangat dan tertib guna mencapai hasil kinerja yang maksimal

 

Pembinaan KPT Desember 2022

Jadwal Sidang Hari Ini

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Maklumat

Maklumat

Maklumat

Peraturan Terbaru

Feed not found.

Denah Lokasi Kantor

Statistik Pengunjung

2864597
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
193
1365
3664
2853881
193
153385
2864597
IP Anda : 3.236.47.240
2023-02-01 02:34