title pelayanan copy

e raterang ecourt jadwal sidang tilang tilang tilang
      eberpadu SIPPN      

 

title pelayanan copy

button komdanas button elearning

Senin, 29 April 2024 - Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Ambon, dilaksanakan Sosialisasi 7 Nilai Utama Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Bapak Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum dan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Bapak Harris Tewa, S.H., M.H. Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri oleh Bapak dan Ibu Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Ambon

Berdasarkan visi dan misi Mahkamah Agung, telah ditetapkan nilai-nilai utama badan peradilan sebagaimana yang tertuang dalam blueprint Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah :
1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)
2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

 

Sosialisasi Nilai Utama 2024

Jadwal Sidang Hari Ini

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Maklumat

Maklumat Pelayanan 2024

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Cap

Peraturan Terbaru

Feed not found.

Denah Lokasi Kantor

Statistik Pengunjung

4420910
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
2880
6393
28238
4346541
104142
309530
4420910
IP Anda : 3.235.182.206
2024-07-19 11:49