title pelayanan copy

e raterang ecourt jadwal sidang tilang tilang tilang
      eberpadu SIPPN      

 

title pelayanan copy

button komdanas button elearning

Senin, 29 April 2024 - Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Ambon, dilaksanakan Sosialisasi Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan PK Secara Elektronik yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Bapak Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum dan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Bapak Harris Tewa, S.H., M.H. Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri oleh Bapak dan Ibu Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Ambon

Adapun dasar pemberlakuan pembaharuan pengiriman berkas Kasasi / PK secara elektronik adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik
3. Surat Edaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor : 712/PAN/HK1.2.3/4/2024 tentang Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik bahwa Terhitung mulai akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024, berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung
4. Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 92/BUA.6/TI1.1.1/IV/2024 tanggal 19 April 2024 perihal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.5.0

Sosialisasi Upaya Hukum Kasasi dan PK Elektronik

Jadwal Sidang Hari Ini

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Maklumat

Maklumat Pelayanan 2024

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Cap

Peraturan Terbaru

Feed not found.

Denah Lokasi Kantor

Statistik Pengunjung

4420754
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
2724
6393
28082
4346541
103986
309530
4420754
IP Anda : 3.235.182.206
2024-07-19 11:15