1. Template Surat Permohonan Ganti Nama (Pribadi) Nomor Jenis Dokumen Link Download 1. Syarat Pengajuan Permohonan Perdata 2. Template Surat Permohonan Ganti Nama (Pribadi) 3. Template Surat Permohonan Ganti Nama Anak 4. Template Surat Permohonan Penetapan Kematian 5. Template Surat Permohonan Penetapan Perwalian 6. Template Surat Permohonan Pengangkatan Anak 7. Template Surat Permohonan Pengesahan Perkawinan […]
Baca SelengkapnyaTahapan Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahap I : Satuan Kerja Sudah Mencanangkan SMAP dan Mengikuti Aplikasi E-Learning Modul SMAP Tahap II : Satuan Kerja Telah Membentuk Struktur Organisasi SMAP dan Menjalankan Tugas dan Fungsinya Masing-masing Tahap III : Satuan Kerja Telah Menyusun Penilaian Resiko Penyuapan (Risk Register) Tahap IV : Satuan Kerja […]
Baca SelengkapnyaManual Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pengadilan Negeri Ambon Dapat Dilihat Disini
Baca SelengkapnyaSurat Keputusan dan Uraian Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Negeri Ambon Tahun 2026
Baca Selengkapnya
Berikut ini adalah Mekanisme Permohonan Dan Pelaksanaan Eksekusi Riil sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri : 1). Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi.2). Tim telaah melakukan dan membuat resume telaah eksekusi.3). Pengadilan menginformasikan hasil Telaah Eksekusi kepada Pemohon.4). Terhadap Permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, Pengadilan menerbitkan […]
Baca SelengkapnyaKode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Baca SelengkapnyaMenindaklanjuti pengesahan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita oleh Pengurus Ikatan Panitera Seluruh Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Manado pada tanggal 18 Oktober 2012, maka untuk menetapkan pemberlakuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan […]
Baca SelengkapnyaZitting Plaats adalah tempat-tempat sidang di luar pengadilan yang berlokasi di dalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap untuk penyelenggaraan persidangan semua jenis perkara yang diajukan para pencari keadilan Untuk peraturan perihal Zitting Plaats dapat diakses melalui link berikut : Pedoman Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats
Baca Selengkapnya